Search

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan di Harian Merdeka

Berlangganan di Harian Merdeka

Segera berlangganan untuk menerima berita terbaru, ePaper, dan informasi pilihan dari Harian Merdeka.

Cepat & Akurat, tanpa spam, dan dapat berhenti kapan saja.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

Ramson Siagian Pastikan Stok BBM Nasional Aman, Gangguan Makassar Disebut karena Distribusi

Bagikan: Facebook X WhatsApp

Jakarta I Harian Merdeka

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dengan ketahanan rata-rata sekitar 17–18 hari. Menurutnya, kelangkaan dan antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Makassar lebih berkaitan dengan gangguan distribusi dan lonjakan permintaan pada jenis BBM tertentu.

“Stock rata-ratanya bisa berkurang mungkin jadi beberapa hari, tetapi untuk di Makassar memang kemarin sama kemarin dulu mengalami masalah. Tapi hari ini sudah membaik, karena juga sudah merapat kapal yang membawa BBM di Makassar untuk region di sana. Karena tadi sudah saya telepon langsung direktur yang Pertamina Patra Niaga yang bidang BBM,” ujar Ramson kepada Parlementaria saat ditemui di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Ramson menjelaskan, keterlambatan kapal pengangkut BBM menjadi salah satu faktor yang menyebabkan stok di sejumlah titik distribusi sempat menipis. Khusus di Makassar, kondisi tersebut mulai membaik setelah kapal pembawa pasokan BBM merapat di pelabuhan setempat.

Selain gangguan distribusi, Ramson menyebut adanya perpindahan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi seperti Pertamax ke Pertalite setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan mengikuti mekanisme pasar global.

Menurutnya, lonjakan permintaan secara tiba-tiba di sejumlah SPBU membuat stok Pertalite lebih cepat terkuras sebelum pasokan berikutnya tiba.

Karena itu, Ramson mendorong BPH Migas memperketat pengawasan penyaluran Pertalite di lapangan bersama Pertamina. Ia menilai pengawasan diperlukan agar BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran.

“Memang sistem kontrolnya ini BPH Migas juga harus lebih ketat mengontrol langsung di lapangan agar SPBU-SPBU itu bisa menjaga agar Pertalite itu jangan untuk kendaraan-kendaraan bermotor yang memang bukan levelnya Pertalite. Jadi yang tingkat ekonominya sudah bagus, apalagi dari CC kendaraannya itu harus dibuat sistem kontrolnya oleh BPH Migas bekerja sama dengan Pertamina sebagai operator,” tegasnya.

Ramson juga meminta Pertamina Patra Niaga mempercepat manajemen armada transporter menuju SPBU yang mengalami penipisan stok. Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat yang mampu untuk tetap menggunakan BBM nonsubsidi dan tidak beralih ke Pertalite ketika harga Pertamax meningkat.

“Jadi kalau ada kenaikan Pertamax yang tidak berhak secara moral untuk membeli Pertalite, dia jangan beli Pertalite tetap aja bertahan di Pertamax. Memang harganya jadi lebih tinggi karena kenaikan di pasar global,” tambahnya.

Sementara itu, Ramson menyebut ketersediaan Bio Solar (B40) juga dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi kelapa sawit nasional sekitar 58 juta ton per tahun masih mencukupi kebutuhan bahan baku FAME yang disebutnya sekitar 20 juta ton untuk campuran biodiesel.

Dengan demikian, menurut Ramson, persoalan yang terjadi di lapangan lebih berkaitan dengan kecepatan distribusi pasokan ke SPBU.

Ia turut menyoroti kondisi struktural sektor minyak nasional. Menurutnya, lifting minyak mentah sekitar 600 ribu barel per hari masih berada di bawah konsumsi domestik yang mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari.

Kondisi tersebut, kata Ramson, turut membuat harga BBM nonsubsidi domestik mengikuti fluktuasi harga pasar global.

Sebelumnya, kelangkaan BBM di Makassar berdampak pada sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar, termasuk penerapan sistem ganjil-genap untuk pembelian BBM bersubsidi serta pembelajaran daring dan kerja dari rumah bagi ASN.

Komisi XII DPR RI menyatakan telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas untuk memastikan kelancaran distribusi BBM di wilayah terdampak.(hmi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *