Kemenkeu Siapkan Strategi Fiskal untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6% pada 2027

Jakarta | Harian Merdeka

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan strategi optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Pemerintah berupaya mendorong aktivitas ekonomi dengan tetap menjaga defisit anggaran pada level 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau sekitar Rp671,2 triliun.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu mengakui bahwa mencapai pertumbuhan ekonomi 6% dengan batas defisit tersebut membutuhkan strategi belanja yang terarah. Untuk itu, pemerintah menyiapkan tiga pendekatan, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis.

Dari sisi pragmatis, pemerintah akan memprioritaskan belanja negara yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada 2027, belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun dengan fokus pada komponen pengeluaran, sektor produksi, dan wilayah yang dinilai strategis bagi perekonomian nasional.

Dalam pemaparannya pada acara Outlook Ekonomi 2027 di Jakarta, Wahyu dari DJSEF Kemenkeu menjelaskan bahwa kebijakan fiskal akan diarahkan pada komponen ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan.

“Pragmatis artinya kami fokus pada titik-titik strategis yang punya kontribusi kuat terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan kan ada sisi pengeluaran, sisi produksi, dan spasial. Nah, yang diintervensi titik-titik strategis itu konsumsi rumah tangga itu kan [kontribusinya] 54% dan investasi itu 29%,” ujarnya, seperti dikutip Kamis (22/10/2026).

Belanja dan Insentif Fiskal Diarahkan ke Sektor Produktif

Dari sisi pengeluaran, pemerintah akan memberikan perhatian pada konsumsi rumah tangga dan investasi. Kedua komponen tersebut dipandang memiliki peran besar dalam menopang aktivitas ekonomi sehingga menjadi sasaran penting kebijakan fiskal tahun depan.

Sementara itu, dari sisi produksi, belanja negara akan diarahkan pada sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pembentukan PDB, antara lain industri manufaktur, perdagangan, pertanian, dan konstruksi.

Pemerintah juga merencanakan pemberian insentif fiskal berupa relaksasi perpajakan untuk mendukung sektor-sektor tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu dunia usaha meningkatkan aktivitas produksi dan perdagangan sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Wahyu menjelaskan, insentif yang diberikan pemerintah, termasuk melalui skema tax expenditure spending atau belanja perpajakan, akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas.

“Maka stimulusnya, insentif-insentif yang kami berikan terutama melalui tax expenditure spending itu fokusnya di sektor-sektor yang manufaktur, perdagangan, termasuk yang terkait dengan pertanian,” lanjutnya.

Defisit APBN Tetap Dijaga

Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal. Pemerintah menetapkan target defisit APBN sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB.

Dengan target tersebut, pemerintah perlu mengoptimalkan alokasi belanja agar mampu mendorong kegiatan ekonomi tanpa memperbesar defisit melampaui batas yang direncanakan.

Pendekatan pragmatis menjadi salah satu bagian dari strategi yang disiapkan Kemenkeu. Adapun dua pendekatan lainnya, yakni transformatif dan diplomatis, disebut sebagai bagian dari kerangka kebijakan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui pengelolaan belanja dan pemberian insentif yang lebih terarah, pemerintah berupaya memperkuat konsumsi, investasi, serta sektor produksi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi pada 2027.(hmi)