Search

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan di Harian Merdeka

Berlangganan di Harian Merdeka

Segera berlangganan untuk menerima berita terbaru, ePaper, dan informasi pilihan dari Harian Merdeka.

Cepat & Akurat, tanpa spam, dan dapat berhenti kapan saja.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

Gerakan Pangan Murah 2026 Digelar Serentak, Pemerintah Perkuat Stabilitas Harga

Bagikan: Facebook X WhatsApp

Jakarta | Harian Merdeka

Pemerintah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Saleh Mustafa meminta penguatan intervensi agar gejolak harga di daerah dapat ditangani lebih cepat.

Saleh menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan GPM yang dinilai membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Meski demikian, ia menekankan pentingnya langkah berkelanjutan untuk memperkuat daya beli masyarakat, termasuk melalui optimalisasi bantuan pangan yang direncanakan Presiden.

“Saya sangat mengapresiasi gerakan ini karena sangat membantu masyarakat. Namun, kita juga harus melihat kondisi riil bahwa daya beli masyarakat saat ini relatif rendah. Karena itu, bantuan pangan yang telah direncanakan Bapak Presiden perlu kita optimalkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara merata,” ujar Saleh saat menghadiri GPM Nasional di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menurut Saleh, pelaksanaan GPM perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi untuk mengetahui dampaknya terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ia berharap intervensi pemerintah dapat membantu menjaga keterjangkauan harga sekaligus meningkatkan daya beli konsumen.

“Harapan kita, ke depan daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik,” katanya.

Selain menyediakan komoditas dengan harga di bawah pasar, pemerintah memperkuat sarana pendukung untuk mengawasi keamanan pangan dan menjaga stabilitas harga. Dalam kegiatan tersebut, diserahkan bantuan kendaraan untuk mendukung pengujian keamanan komoditas pangan, termasuk pemeriksaan cabai guna memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya.

Pemerintah juga menghadirkan kendaraan pendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Fasilitas tersebut diharapkan memudahkan pemantauan kondisi pasokan dan harga sekaligus mempercepat penanganan apabila terjadi gejolak di suatu wilayah.

“Tujuannya agar ketika terjadi gejolak atau harga pangan tidak stabil di suatu wilayah, kita bisa melakukan intervensi secara cepat. Dengan dukungan fasilitas yang tersedia, pemerintah dapat memantau kondisi pangan dan mengambil langkah yang diperlukan,” kata Saleh.

GPM Sediakan Ribuan Ton dan Liter Komoditas Pangan

GPM Nasional digelar dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026 dengan melibatkan dinas ketahanan pangan di seluruh provinsi serta kabupaten/kota. Di Jakarta, kegiatan dipusatkan di tiga lokasi, yakni bantaran sungai Flyover Kalibata Cawang-Cililitan, Kantor RW 007 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, dan Kantor Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Pemilihan lokasi di kawasan padat penduduk bertujuan mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat. Pada pelaksanaan di Jakarta, pemerintah menyediakan 400 paket beras gratis serta 2.400 voucher belanja senilai Rp15.000 per voucher.

Berbagai kebutuhan pokok juga dijual dengan harga di bawah harga pasar. Komoditas yang disediakan meliputi beras SPHP sebanyak 12,25 ton, beras premium 6 ton, gula pasir 3,24 ton, minyak goreng 5.500 liter, ayam 1.200 ekor, dan daging sapi 150 kilogram.

Selain itu, tersedia telur ayam ras sebanyak 870 kilogram, cabai rawit merah 80 kilogram, cabai merah keriting 185 kilogram, bawang merah 170 kilogram, serta bawang putih 150 kilogram.

Pelaksanaan program ini melibatkan Kementerian Pertanian, Bapanas, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta pelaku usaha swasta. Kolaborasi tersebut ditujukan untuk menjaga ketersediaan komoditas sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang aman dan terjangkau.

Berdasarkan catatan pelaksanaan sepanjang Januari hingga Oktober 2026, GPM telah berlangsung sebanyak 11.349 kegiatan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 127 kegiatan tingkat pusat, 2.071 kegiatan tingkat provinsi, 8.710 kegiatan kabupaten/kota, dan 441 kegiatan bersama mitra.

Kementerian Pertanian bersama instansi terkait akan melanjutkan koordinasi dan dukungan terhadap pelaksanaan GPM. Pemerintah berharap program ini dapat memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah tantangan daya beli.(hmi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *