Dave Laksono Desak Evaluasi Total Program MBG Usai Kasus Keracunan di Cirebon

Cirebon | Harian Merdeka

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyampaikan keprihatinan atas dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, terutama pengelola dapur yang bertanggung jawab menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada anak-anak.

“Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, bukan justru menimbulkan risiko bagi kesehatan mereka. Saya mengecam keras setiap bentuk kelalaian dalam penyediaan makanan bagi para penerima manfaat. Pengelola dapur tidak boleh bekerja asal-asalan, apalagi ketika makanan yang mereka siapkan dikonsumsi oleh anak-anak. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar memenuhi target jumlah porsi,” kata Dave dalam keterangannya, Kamis 22 Oktober 2026.

Menurutnya pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan pangan. Setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Ia menegaskan, tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas dan kebersihan makanan demi mengejar kecepatan maupun kuantitas produksi. Pengawasan terhadap seluruh proses penyediaan makanan perlu diperketat untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Ia menilai penghentian sementara operasional SPPG yang terkait dengan kejadian di Cirebon merupakan langkah awal yang perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan menyeluruh. Hasil uji laboratorium dan penyelidikan harus menjadi dasar untuk memastikan penyebab kejadian serta menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Apabila terbukti terjadi pelanggaran standar atau kelalaian, sanksi harus dijatuhkan secara tegas dan proporsional. Penutupan permanen juga perlu dipertimbangkan apabila tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku memungkinkan tindakan tersebut.

Selain evaluasi terhadap pengelola dapur, Ia meminta penanganan para korban menjadi prioritas. Seluruh siswa dan pihak lain yang mengalami gangguan kesehatan harus mendapatkan pelayanan medis yang memadai, disertai pendataan korban dan pemantauan kondisi kesehatan secara cermat.

Keluarga korban juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penanganan medis, hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut atas kejadian tersebut. Transparansi dinilai penting untuk memastikan penanganan berjalan baik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

Ia menegaskan, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau banyaknya penerima manfaat yang terjangkau. Mutu makanan, keamanan pangan, kepatuhan terhadap standar operasional, serta perlindungan penerima manfaat harus menjadi indikator penting dalam pelaksanaan program.

“Program yang baik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah perlu memperketat pemeriksaan terhadap dapur penyedia dan menindak tegas pihak yang terbukti lalai. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas, dan kejadian serupa tidak boleh terulang,” katanya. (Egi)