Persoalan Jalan Rusak Jadi Keluhan Utama Warga, M. Sarmuji Siap Perjuangkan Aspirasi Lewat DPR RI

Jakarta | Harian Merdeka

Persoalan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan utama bagi masyarakat di kawasan pegunungan Kabupaten Tulungagung. Di Desa Picisan, Kecamatan Sendang, kondisi jalan yang belum memadai tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada distribusi hasil pertanian, aktivitas perekonomian, serta akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik.

Aspirasi tersebut mengemuka saat Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar, M. Sarmuji, menggelar agenda reses di Desa Picisan pada Senin (27/7/26).

Dalam kunjungannya, Sarmuji mengaku merasakan langsung kondisi medan menuju desa tersebut. Menurutnya, infrastruktur jalan menjadi faktor penting yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pegunungan.

“Persoalan utama warga di sini adalah jalur logistik, dan itu kunci utamanya ada di infrastruktur,” ujar Sarmuji.

Ia menilai peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan pegunungan perlu mendapat perhatian lebih agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selama ini, kondisi jalan yang rusak menyebabkan biaya distribusi hasil pertanian meningkat sekaligus memperlambat mobilitas warga.

Meski saat ini bertugas di Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, perdagangan, koperasi, UMKM, investasi, dan standardisasi nasional, Sarmuji menyatakan akan memanfaatkan perannya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar untuk memperkuat komunikasi lintas komisi di DPR RI serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar usulan pembangunan jalan di Desa Picisan dapat masuk dalam skema perencanaan dan penganggaran yang lebih luas.

Selain membahas persoalan infrastruktur, Sarmuji juga memberikan perhatian terhadap pelestarian budaya lokal yang masih berkembang di Desa Picisan, di antaranya Wayang Jemblung dan Kesenian Lesung.

Ia berpandangan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus disertai upaya menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat setempat.

Menurut Sarmuji, seni tradisional memiliki peran strategis sebagai media pendidikan sosial sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, keberadaannya memerlukan dukungan agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

Sebagai bentuk dukungan, Sarmuji menyatakan kesiapan untuk membantu penyediaan sarana kesenian, termasuk perangkat gamelan. Ia juga akan menugaskan tim pendamping guna membantu pemerintah desa dan kelompok seni dalam menyusun proposal bantuan kepada kementerian maupun lembaga terkait.

Di sisi lain, pelestarian budaya dinilai tidak cukup hanya melalui penyediaan fasilitas. Keberlanjutan seni tradisional juga ditentukan oleh regenerasi pelaku seni, tersedianya ruang pertunjukan, dukungan pemerintah daerah, serta strategi promosi yang mampu menarik minat generasi muda.

Karena itu, upaya pelestarian budaya memerlukan kebijakan yang berkesinambungan agar kesenian tradisional tidak hanya menjadi simbol identitas daerah, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menutup agenda resesnya, Sarmuji menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan terus dikawal melalui evaluasi secara berkala setiap tahun.

Baginya, hasil reses tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif, tetapi harus bermuara pada kebijakan yang benar-benar diwujudkan dalam bentuk pembangunan. (Egi)