Bupati Ketapang Minta Perusahaan Bantu Padamkan Karhutla di Luar Wilayah Operasional

Jakarta | Harian Merdeka

Bupati Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar), Alexander Wilyo meminta perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan ikut membantu menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk di luar wilayah operasional masing-masing.

Permintaan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bupati Ketapang Nomor 52 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Sabtu (22/8/2026). Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya memperluas keterlibatan perusahaan dalam penanganan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah pada musim kemarau.

Melalui surat edaran tersebut, perusahaan diminta tidak hanya fokus menangani kebakaran di wilayah operasional masing-masing, tetapi juga membantu pemadaman di wilayah lain dalam Kabupaten Ketapang sesuai kebutuhan di lapangan.

Alexander meminta perusahaan mengerahkan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mendukung operasi penanganan karhutla. Sumber daya tersebut meliputi personel pemadam, mobil tangki air, pompa, selang, drone, sarana komunikasi, hingga kendaraan pendukung lainnya.

Perusahaan juga diminta memastikan ketersediaan dan akses terhadap sumber air di wilayah operasional masing-masing guna mendukung proses pemadaman dalam kondisi darurat.

“Bantuan ini tidak terbatas pada wilayah operasional masing-masing, melainkan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Ketapang sesuai kebutuhan lapangan,” tegas Alexander, Minggu (23/8/2026).

Menurut Alexander, perusahaan memiliki sumber daya yang cukup besar untuk membantu mempercepat respons terhadap kebakaran, mulai dari armada pemadam, personel terlatih, hingga berbagai peralatan pendukung.

“Selain prasarana yang dimiliki pemerintah, perusahaan juga diharapkan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab bersama melindungi masyarakat, lingkungan dan keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.

Aparat Diminta Perketat Pengawasan

Selain meminta keterlibatan perusahaan, Alexander menginstruksikan aparat penegak hukum (APH) memperketat pengawasan di wilayah yang rawan terjadi karhutla.

Ia meminta TNI dan Polri meningkatkan patroli serta memastikan setiap laporan mengenai titik api segera ditindaklanjuti.

Alexander juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, upaya penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman, tetapi harus berjalan beriringan dengan pencegahan dan penindakan.

“Seluruh potensi yang dimiliki daerah harus dioptimalkan untuk menghadapi ancaman karhutla,” kata Alexander.

Perangkat Desa dan Warga Diminta Siaga

Alexander juga meminta pemerintah kecamatan dan desa memperkuat patroli serta sistem deteksi dini terhadap potensi karhutla.

Camat, lurah, dan kepala desa diminta memastikan wilayah masing-masing dalam kondisi siaga. Setiap temuan titik api maupun indikasi asap harus segera dilaporkan kepada BPBD Ketapang agar dapat ditangani sedini mungkin.

Masyarakat juga diimbau tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga yang menemukan titik api di sekitar permukiman atau lahan diminta segera melapor dan tidak menghambat petugas saat melakukan proses pemadaman.

Jika terjadi kabut asap, masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan.

BNPB Catat Karhutla Capai 72.798 Hektare

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas wilayah yang terdampak karhutla di Indonesia mencapai 72.798 hektare hingga akhir pekan lalu.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luasan karhutla terbesar. Hingga Minggu (23/8/2026), luas karhutla di provinsi tersebut tercatat mencapai 38.310 hektare.

Di tengah kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas untuk membahas penanganan karhutla di Kalimantan serta penanggulangan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rapat tersebut berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu malam. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta tiga kepala staf angkatan TNI turut hadir dalam rapat tersebut.

Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat tersebut membahas tindak lanjut instruksi Presiden terkait dukungan penanganan karhutla dan bantuan pascagempa di NTT.

“Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,” ujar Teddy.

Sebagai bagian dari penanganan karhutla, pemerintah juga menambah 17 pesawat water bombing untuk operasi di Kalimantan serta memobilisasi 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan pendukung.

Karhutla saat ini masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatra. Kondisi tersebut mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pencegahan, pemadaman, serta penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan.(hmi)