Tiga Mantan Kader Demokrat Jawa Barat Bergabung ke NasDem, Siap Maju di Pileg 2029

Jakarta | Harian Merdeka

Tiga mantan kader Partai Demokrat yang sebelumnya aktif berpolitik di Jawa Barat bergabung dengan Partai NasDem. Ketiganya menyatakan siap maju dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2029.

Ketiga politisi tersebut adalah Achdar Sudrajat, Wawan Setiawan, dan Toto Purwanto. Mereka merupakan mantan anggota legislatif di Jawa Barat yang kini ditetapkan sebagai kader Partai NasDem.

Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat M Rahmat mengatakan ketiganya resmi bergabung dengan NasDem setelah sebelumnya berkiprah di Partai Demokrat. Penetapan sebagai kader NasDem dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim.

“Ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, sekarang NasDem hari ini ada yang masuk menjadi, bergabung menjadi anggota Partai NasDem,” kata Rahmat di Akademi Bela Negara NasDem, Jakarta, Minggu.

Rahmat menyebut Wawan Setiawan sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat. Ketiga politisi tersebut juga telah menyatakan kesiapan untuk maju dalam Pileg 2029 melalui Partai NasDem.

Menurut Rahmat, ketiga kader baru itu berharap dapat melanjutkan karier politik mereka bersama NasDem. Mereka juga menyatakan NasDem akan menjadi pelabuhan terakhir dalam perjalanan politik mereka.

“Karena mungkin ada hal-hal yang belum terlaksana, tapi sekarang akan mencoba merealisasikannya di Partai NasDem,” ujar Rahmat.

Sementara itu, Toto Purwanto mengungkapkan ketertarikannya bergabung dengan NasDem salah satunya karena gagasan politik tanpa mahar yang diusung partai tersebut.

Menurut Toto, prinsip politik tanpa mahar dapat membuat calon yang diusung partai tidak terbebani ketika menjalankan jabatan publik.

“Ketertarikan terhadap Partai NasDem sejak tahun 2019, dan baru terealisasi tahun 2026. Akibat apa? Akibat ideologi politik tanpa mahar,” kata Toto.

Toto meyakini prinsip politik tanpa mahar yang diusung NasDem dapat mendukung perkembangan partai sekaligus memberikan ruang bagi kader untuk menjalankan politik tanpa beban pembiayaan politik kepada partai.(hmi)