Kronologi Isu Pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu

Jakarta I Harian Merdeka

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), Masinton Pasaribu tengah menghadapi dinamika politik setelah lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng sempat mewacanakan pemakzulan terhadap dirinya.

Kelima partai tersebut yakni Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Namun, belakangan Partai Gerindra menyatakan menarik diri dari sikap bersama tersebut dan mencabut pernyataan terkait wacana pemakzulan.

Isu pemakzulan tersebut mencuat setelah Ketua DPC Gerindra Tapanuli Tengah, Hazmi Arif Simatupang, yang saat itu mewakili lima fraksi di DPRD Tapteng, menyampaikan sejumlah alasan terkait wacana tersebut.

Awal Mula Isu Pemakzulan

Hazmi menyebut pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi salah satu alasan munculnya wacana pemakzulan Masinton.

“Hal ini dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada. Kami juga mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu,” jelas Hazmi pada Sabtu (5/9).

Ia juga menyebut pengelolaan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahun anggaran 2026 baru mencapai sekitar 30 persen hingga Agustus. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan rendahnya serapan anggaran dan dinilai memprihatinkan.

Hazmi menilai rendahnya serapan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Hazmi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahkan telah mendapat peringatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menyebut kondisi tersebut menjadi insiden yang memalukan dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penanganan Pascabencana Jadi Sorotan

Selain persoalan anggaran, penanganan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 juga menjadi sorotan.

Hazmi yang saat itu mewakili lima partai menilai respons pemerintah daerah dalam menangani dampak banjir berjalan lambat. Mereka juga menilai bantuan kepada korban banjir belum maksimal.

Hazmi juga menyoroti penyaluran beasiswa yang dialokasikan melalui APBD yang dinilai belum optimal.

“Kami mendesak Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyahuti dan merealisasikan Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah perihal memberikan bantuan untuk korban bencana banjir penyaluran beasiswa yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah,” jelas Hazmi kala itu.

Ia juga menyebut hanya PDI Perjuangan yang tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan bagi korban banjir.

“Dan perlu juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah bahwa dari semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, hanya PDI Perjuangan yang tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan bencana banjir tersebut,” ungkap Hazmi.

Atas sejumlah persoalan tersebut, Hazmi menyatakan kelima partai akan membawa perkara tersebut ke jalur hukum. Ia mengatakan pihaknya akan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu beserta jajarannya di OPD kepada aparat penegak hukum.

“Kami akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu beserta OPD ke Aparat Penegak Hukum,” tegas Hazmi kala itu.

Hazmi juga menegaskan lima pimpinan partai politik siap duduk bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membahas pengelolaan APBD 2025 dan 2026.

“Kami sangat siap untuk duduk bersama dan berdiskusi dengan TAPD dalam membedah APBD, baik yang sudah berlalu (Tahun 2025) maupun yang sedang berjalan (Tahun 2026) dengan menghadirkan Kemendagri, Kemenkeu RI, BPK RI, BPKP RI, KPK RI, Polri, Kejaksaan, Pengamat Anggaran, dan para pimpinan partai politik,” tegasnya.

Respons Masinton dan PDIP

Masinton kemudian buka suara mengenai wacana pemakzulan tersebut.

Ia menduga isu tersebut merupakan skenario politik yang dilakukan kelompok partai yang belum menerima hasil Pilkada 2024. Menurut Masinton, kelompok tersebut sebelumnya gagal mengusung calon tunggal dalam Pilkada Tapanuli Tengah.

“Itu segelintir kelompok politik yang belum move on sejak pilkada. Mereka menskenariokan calon tunggal dalam Pilkada 2024 lalu dan ternyata gagal. Pada saat Pilkada paslon yang mereka usung dikalahkan rakyat Tapanuli Tengah,” jawab Masinton saat dihubungi pada Sabtu (5/9).

Masinton juga menilai kelompok tersebut telah mempolitisasi bencana di Tapanuli Tengah.

“Segelintir kelompok politik ini mempolitisasi bencana di Tapanuli Tengah. Mereka di DPRD tidak pernah membahas rancangan Perda yang diusulkan pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah untuk percepatan pembangunan daerah pasca bencana,” tambah Masinton.

Mantan anggota DPR RI itu juga mengatakan isu pemakzulan bukan kali pertama terjadi di Tapanuli Tengah. Menurutnya, wacana serupa sebelumnya juga muncul terhadap tiga Pj Bupati Tapanuli Tengah pada periode 2022 hingga 2024.

Terpisah, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira turut merespons isu yang menimpa kadernya tersebut. Ia menilai persoalan itu merupakan dinamika politik di daerah yang dapat diselesaikan oleh Masinton bersama DPRD Tapanuli Tengah.

“Ini dinamika biasa di daerah yang akan diselesaikan oleh Bupati Masinton dan rekan-rekan DPRD-nya di Tapteng,” ujar Andreas saat dihubungi pada Kamis (10/9).

Andreas meyakini wacana pemakzulan Masinton tidak akan terwujud. Namun, ia enggan menjawab ketika ditanya mengenai sejumlah fraksi yang belum menarik sikap terkait wacana tersebut.

Gerindra Tarik Pernyataan

Setelah isu tersebut menjadi perhatian nasional, Hazmi kemudian menarik pernyataannya. Ia mewakili Partai Gerindra menyatakan tidak lagi terlibat dalam pernyataan terkait wacana pemakzulan Masinton.

“Saya Hazmi Arif Simatupang Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ini menyatakan menarik pernyataan yang telah kami sampaikan di dalam sikap bersama 5 partai politik, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai PKB, dan Partai PAN yang disampaikan beberapa waktu lalu,” ujar Hazmi.

Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo mengatakan pernyataan Hazmi tersebut disampaikan di luar koordinasi dengan DPD maupun DPP Gerindra.

Ade menegaskan Gerindra mendukung stabilitas pemerintahan Tapanuli Tengah dan mengajak seluruh pihak bersatu serta berkoordinasi dalam pemulihan pascabencana.

“Saya selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sumut menyampaikan sikap DPC Gerindra itu di luar kordinasi dengan DPD maupun DPP. Gerindra mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Tapteng,” ujar Ade.

Mendagri Turun Tangan

Dinamika politik di Tapanuli Tengah tersebut kemudian mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Tito mengatakan Kemendagri telah mengirimkan tim untuk melakukan mediasi antara DPRD Tapanuli Tengah dan Bupati Masinton. Namun, Tito tidak menjelaskan secara rinci proses maupun hasil mediasi tersebut.

“Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana,” tegas Tito pada Rabu (9/9) malam.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga merespons persoalan tersebut. Bobby berharap dinamika politik antara pemerintah daerah dan DPRD tidak mengganggu jalannya pemerintahan karena masyarakat dikhawatirkan menjadi pihak yang terdampak.

“Mudah-mudahan selesailah. Saya inginnya selesai karena yang kasihan masyarakat,” ujar Bobby pada Rabu (9/9) malam.

Bobby mengingatkan Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah di Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir dan longsor. Ia juga menilai penyaluran bantuan ke Tapanuli Tengah masih lebih lambat dibandingkan sejumlah daerah lainnya.

“Apalagi itu daerah bencana dan kita tahu Tapteng itu salah satu daerah yang hari ini penyaluran bantuannya masih sedikit lambat dibandingkan daerah lain,” tegas Bobby yang juga politikus Gerindra dan pernah menjadi kader PDIP.(hmi)