Said Abdullah soal Kans Jokowi Bertemu Megawati: Kami Sudah Bersimpang Jalan

Jakarta I Harian Merdeka

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menanggapi pernyataan Presiden ketujuh RI sekaligus mantan kader PDIP Joko Widodo yang disebut bakal bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan mantan kader PDIP Achmad Hidayat setelah melakukan kunjungan ke Solo achmad kemudian dipecat dari keanggotaan PDIP.

Said menilai pernyataan mengenai rencana pertemuan Jokowi dengan Megawati yang disampaikan Achmad merupakan informasi hoaks. Menurutnya, hubungan politik PDIP dan Jokowi saat ini sudah berada di jalan yang berbeda.

“Kita sudah bersimpang jalan secara politik, berbeda sudah. PDIP tetap teguh pada pendiriannya,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senin (14/9/2026).

Said mengatakan PDIP saat ini tidak lagi memikirkan Jokowi. Menurutnya, seluruh kader akan fokus mengawal partai sesuai arahan Megawati selaku Ketua Umum PDIP.

“Kita tidak pernah lagi berpikir Pak Jokowi, kita tidak pernah lagi berpikir tentang siapa pun. Bagaimana kita mengawal partai ini ke depan, itu perintah Ibu Ketua Umum. Yang kartunya mati jangan dihidupkan lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Achmad Hidayat mengungkapkan percakapannya dengan Jokowi saat melakukan kunjungan ke Solo. Dalam kesempatan tersebut, Achmad mengaku sempat menanyakan hubungan Jokowi dengan Megawati serta kemungkinan keduanya bertemu.

“Lalu saya juga sempat menanyakan, Pak [Jokowi], gimana untuk urusan bangsa ini? Kita kan harus kompak. Apakah Bapak ndak punya keinginan untuk bertemu Bu Megawati? Kalau dengan Pak Prabowo kan sering,” ucap Achmad mengulang pertanyaannya ke Jokowi.

Achmad kemudian mengklaim Jokowi menyatakan tidak memiliki masalah dengan Megawati dan meyakini keduanya akan bertemu pada suatu waktu.

“‘Saya ndak ada masalah dengan Ibu Mega, dan suatu saat nanti mesti akan ketemu’,” lanjutnya meniru jawaban Jokowi.

Achmad kini telah dipecat dari keanggotaan PDIP melalui Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/IX/2026. Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto di Jakarta pada 4 September 2026.

Dalam surat keputusan tersebut, DPP PDIP mencantumkan sejumlah dugaan pelanggaran etika dan disiplin yang menjadi dasar pemecatan Achmad. Pelanggaran yang disebut antara lain dugaan penyalahgunaan wewenang dan intimidasi terhadap pengurus partai.(hmi)