Diduga DLH “Dilindungi” Sekda Tangsel

Tangerang | Harian Merdeka

Dugaan proyek fasilitas umum atau taman yang menyalahi spesifikasi teknis mencuat, Belanja Modal Bangunan Penataan Taman Rakyat di Kecamatan Ciputat Timur

Data ID RUP : 60082173 Dengan anggaran Rp 4 miliar (APBD tahun 2025) Pada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Data uraian teknis pembangunan fasilitas dan utilitas taman, meliputi persiapan hingga Uji Mutu Pekerjaan terdapat 123 Spesifikasi Bahan Bangunan Kontruksi.

Bedasarkan data gambar yang diterima HARIAN MERDEKA dari Satria Muda pada Selasa (15/9) tercatat, pemberi tugas Erik Gustaman selaku PPK yang kini naik jabatan Sekretaris Dinas LH dan Achmad Rifqi selaku PPTK, Dinas LH Pemerintah Tangerang Selatan pada tahun 2025.

Kapriyani, S.P., S.H.,M.H., Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen dan Lingkungan Nusantara (LPKL-Nusantara). Mengaku “Geram” melihat pejabat Dinas LH belum menunjukkan sikap transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk pengerjaan sejumlah proyek Taman.

“Dugaan menyalahi spesifikasi bangunan taman di Kecamatan Ciputat Timur. Tapi pejabat Dinas LH, belum menjadikan batu uji, Pasalnya pejabat DLH belum bersikap transparansi, “ungkap Kapriyani (Rabu 16/9) di kediamannya di kawasan Pondok jagung Kecamatan Serpong Utara .

Dokumen Gambar, Belanja Modal Bangunan Penataan Taman Rakyat. di Kecamatan Ciputat Timur. data ID RUP : 60082173. Dengan anggaran Rp 4 miliar APBD tahun 2025.

Kondisi tersebut membuat Kapriyani semangkin bersemangat untuk meneliti dia juga mempertanyakan sikap Kepala Dinas LH yakni Bani Khosyatullah yang belum menunjukkan perbaikan kinerja dalam sikap tanggungjawab proyek yang dibiayai APBD Kota Tangerang Selatan.

“Seharusnya Bani Khosyatullah sebagai Kepala Dinas menunjukkan kinerja, sikap tanggungjawab,” Faktanya, belum juga Kepala Dinas LH melakukan Sidak ke beberapa taman khususnya Bangunan Penataan Taman Rakyat yang berlokasi di Ciputat Timur, ” tegas Kapriyani.

Ia berharap Wali kota Tangerang Selatan agar mendengar aspirasi dan Kritik dari masyarakat menginginkan Reformasi secara menyeluruh pada jajaran DLH.

“Tentu kami bagian dari pendukung Bang Ben di Pilkada, Kita ingatkan Wali Kota dan Wawali agar bersikap tegas segera mencopot jabatan Sekretaris Dinas LH (eks Kabid Taman) terindikasi bagian dari “Kelompok” Kepala Dinas LH yang telah masuk penjara akibat perbuatan Korupsi, “ucapnya.

Penelusuran LPKL-Nusantara bahwa, Dugaan kuat kenaikan pangkat jabatan Kepala Bidang Taman menjadi Sekretaris Dinas LH didapatkan oleh Erik Gustaman karena kebijakan dari Sekretaris Daerah.

“Keputusan menaikkan jabatan diperoleh Erik Gustaman sebagai sekretaris Dinas LH sebaiknya di evaluasi kembali, dan kita ingatkan Bambang Noertjahjo, Sekretaris Daerah Tangerang Selatan yang Diduga kuat, “melindungi”oknum ASN/ PNS pada Dinas LH, walau mencoreng Kredibilitas Tangerang Selatan,”tutupnya.

Sebelumnya Ketua LPKL- N, mendesak Wali Kota Tangerang Selatan mencopot jabatan Sekretaris DLH, Tuntutan dipicu dugaan pelanggaran proyek Taman Villa Cinere Mas dengan anggaran sebesar Rp 4 miliar. APBD tahun 2025. Komentar itu sudah tayang di Media HARIAN MERDEKA pada edisi Jumat (11/ 9/2026).

Hingga berita di terbitkan Sekretaris Daerah Tangerang Selatan sebut saja Bambang Noertjahjo belum dapat di temui untuk diminta keterangan.

Walau demikian adanya, nama – nama yang di sebut oleh Ketua LSM LPKLN Khsusnya Kepala Dinas LH Tangerang Selatan belum memberikan tanggapan pesan Konfirmasi Kantor Berita Redaksi HARIAN MERDEKA melalui telepone dan pesan (WhatsApp) pada Rabu (16/9).(Rhm)