Prabowo Resmikan DNKK, Fokus Kebijakan Keuangan Kini Menyasar Kesejahteraan Keluarga

Jakarta | Harian Merdeka

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Pembentukan dewan ini menandai perluasan arah kebijakan keuangan nasional, dari peningkatan akses layanan keuangan menjadi penguatan kesejahteraan keuangan keluarga.

Peresmian dilakukan melalui penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo. Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

“Dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim*, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Prabowo saat meresmikan dewan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembentukan DNKK merupakan perubahan kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Perubahan tersebut memperluas sasaran kebijakan agar tidak hanya mengukur kepemilikan atau akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga manfaatnya bagi kondisi ekonomi rumah tangga.

“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, keluarga merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat sehingga perlu menjadi salah satu fokus utama dalam perumusan kebijakan keuangan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara akses layanan keuangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.

Airlangga juga memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026. Berdasarkan survei tersebut, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.

Data tersebut menjadi salah satu gambaran kondisi keuangan masyarakat, sekaligus menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara tepat.

Dalam struktur organisasi DNKK, Presiden Prabowo menjabat sebagai ketua, sementara Airlangga menjalankan tugas sebagai ketua harian. Kepemimpinan dewan juga melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, bersama sejumlah menteri yang menjadi anggota.

Pelaksanaan kebijakan DNKK akan mencakup tiga aspek utama, yakni *financial wellness* atau kualitas kondisi keuangan, *financial resilience* atau ketahanan keuangan dalam menghadapi guncangan, serta *financial security* atau rasa aman dalam mengelola keuangan.

Selain itu, pemerintah menyiapkan strategi nasional terkait kesejahteraan keluarga. Di tingkat daerah, upaya tersebut akan diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui pembentukan DNKK, kebijakan keuangan diharapkan tidak berhenti pada perluasan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mendorong keluarga memiliki pemahaman, ketahanan, dan keamanan finansial yang lebih baik.(hmi)