Adib Miftahul : Kekecewaan Publik Berpotensi Enggan Pasang Bendera.

Jakarta – Harian Merdeka

Tidak menutup kemungkinan sebagian masyarakat memiliki alasan tersendiri berpotensi mengapa belum memasang bendera Merah Putih, pada peringatan Hari Ulang Tahun ( HUT) ke-81 Republik Indonesia di depan rumah warga.

Direktur Utama Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, mencurigai sikap tersebut kemungkinan bentuk kecewa sebagian masyarakat yang dihadapkan berbagai persoalan.

Seraya Adib menggunakan dua versi pandangan yang dapat digunakan untuk membaca fenomena dilingkungan warga.

Dirinya mengawali analisanya bahwa sebagian masyarakat menganggap tradisi memasang bendera setiap Agustus telah menjadi rutinitas tahunan yang bersifat seremonial sehingga tidak lagi dimaknai secara mendalam.

Selain itu, Keretakan Interaksi sosial yang di hadapkan kesulitan ekonomi sehingga sebagian beranggapan boleh memasang ataupun tidak memasang bendera tidak dapat dijadikan tolok ukur rasa cinta seseorang terhadap Indonesia.

“Masyarakat bisa saja menilai ini hanya soal formalitas. Jadi tiap tahun ya lomba, pasang bendera dan dimaknai seperti itu. “Apakah ada kejenuhan di sana ! Tentu Yang pasang bendera itu bukan berarti paling nasionalis, sementara yang tidak pasang bendera jangan juga diragukan kecintaannya kepada Republik ini,” kata Adib, Kamis, 6 Agustus 2026.

Walau dekian adanya, Adib mengatakan, sebagian masyarakat memilih bersikap tersebut sebagai bentuk penyampaian kekecewaan terhadap kondisi yang mereka rasakan.

Adib pun mencoba membaca persoalan mendasar yang dibutuhkan masyarakat seperti tersedianya akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesempatan memperoleh pekerjaan masih menjadi pekerjaan rumah bagi sebagian warga merasa belum sepenuhnya menikmati makna kemerdekaan.

Oleh karena itu, ia menilai keengganan memasang bendera bagi sebagian orang dapat dipahami sebagai bentuk kritik atau protes sosial, bukan penolakan terhadap negara.

“Ini bentuk protes, bentuk perlawanan kecil. Tetapi saya yakin tidak mengurangi rasa cinta mereka kepada Republik ini. Publik hanya menyampaikan kekecewaan terhadap kondisi yang mereka rasakan,” ujarnya.

Adib berharap agar kekecewaan warga tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun gerakan yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Menurutnya, setiap warga negara berhak bersikap, cara pandang masing-masing, namun tidak perlu dimobilisasi menjadi aksi kolektif.

“Kalau saya tidak setuju dengan ajakan kekecewaan dimobilisasi seperti itu. Biarkan per individu saja yang punya sikap. Jangan sampai hal-hal seperti ini ditunggangi, kepentingan- kepentingan tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Adib juga menilai jika fenomena tersebut justru perlu dibaca sebagai masukan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut ia mengatakan, masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin merasakan manfaat nyata dari kemerdekaan lintas pelayanan publik yang mudah dijangkau dan berkualitas.

“Masyarakat kecil itu merdekanya enggak muluk-muluk. Mereka sekolah gampang, jalannya bagus, mengakses fasilitas kesehatan mudah dan murah.menjadi evaluasi pemerintah.pada Layanan dasar itulah yang akan menjadi infrastruktur kemerdekaan yang dibutuhkan warga saat ini,”ucap adib dan menutub pembicaraan.(Rohman)