Mendagri: Kompetisi Antardaerah Jadi Instrumen Wujudkan Indonesia ASRI

Makassar I Harian Merdeka

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) menjadikan kompetisi kinerja antardaerah sebagai momentum untuk memperkuat implementasi berbagai agenda pembangunan.

Hal itu salah satunya melalui perwujudan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden sangat mengangkat isu ini, yaitu isu yang jadi salah satu dari delapan Asta Cita beliau, penanganan masalah sampah, kebersihan, dan yang kemas oleh beliau dalam suatu konsep yang lebih besar yang disebut Indonesia ASRI,” ujar Mendagri dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (18/9/2026) malam.

Mendagri menjelaskan, kompetisi tersebut menggunakan sejumlah indikator untuk mengukur kinerja Pemda, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Indikator yang dinilai meliputi akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi Program Tiga Juta Rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan melalui konsep ASRI, serta akses dan layanan pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menekankan pentingnya pengelolaan kebersihan dan lingkungan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia ASRI. Menurutnya, Pemda perlu menerjemahkan arahan Presiden tersebut melalui langkah konkret sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Mendagri mencontohkan penataan media promosi di ruang publik agar tidak mengurangi estetika tata ruang kota. Ia mengapresiasi langkah proaktif sejumlah Pemda yang mulai memanfaatkan videotron sebagai salah satu sarana untuk menata ruang promosi di daerah.

“Videotron seperti ini, di Jakarta sudah dimulai, di Semarang, di Bandung, di beberapa kota lain, mereka membuat videotron, dan kemudian yang akan memasang promosi ya,” katanya.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arahan secara langsung kepada kepala daerah terkait Gerakan Indonesia ASRI arahan tersebut diharapkan semakin memperkuat implementasi gerakan tersebut di daerah.

Selain mendorong perbaikan lingkungan, kompetisi antardaerah juga diharapkan dapat memacu Pemda mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat mendagri berharap penghargaan yang diberikan dapat memotivasi Pemda untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga mengapresiasi jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang telah mendukung penyelenggaraan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mendorong Pemda meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah mendapatkan penghargaan. Bagi yang belum, ya mudah-mudahan bisa termotivasi. Bagi yang sudah dapat penghargaan, manfaatkan anggaran tersebut, pertahankan prestasinya. Dan rekan-rekan juga menjadi bukti malam ini, cukup banyak kepala daerah yang bagus-bagus,” tandasnya.

Puspen Kemendagri [19/9 19.32] +62 813-1015-1559: Rilis Pers Puspen Kemendagri

Sabtu, 19 September 2026

Kemendagri Dorong Pemda di NTB Perkuat KPDBU untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Lombok – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengembangkan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Skema tersebut menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah.

Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Teguh Narutomo menyampaikan, Pemda di NTB memiliki peluang investasi yang besar, antara lain melalui enam bendungan strategis nasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora (Samota), serta pengembangan hilirisasi pertambangan. Peluang tersebut perlu didukung dengan kesiapan infrastruktur, khususnya pada sektor layanan dasar.

“Optimalisasi manfaat investasi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan skema pembiayaan yang tepat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah,” ujar Teguh dalam kegiatan Asistensi Pelaksanaan KPDBU Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB di Hotel The Jayakarta, Lombok, Kamis (17/9/2026).

Ia menjelaskan, melalui KPDBU, badan usaha dapat terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Sementara itu, Pemda melakukan pembayaran berdasarkan ketersediaan dan kualitas layanan sesuai standar yang ditetapkan. Namun, pelaksanaan KPDBU tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip disiplin fiskal.

“Meskipun mekanisme pembayarannya memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan melalui pinjaman daerah, komitmen availability payment tetap perlu diperhitungkan sebagai kewajiban pembayaran jangka panjang yang dapat memengaruhi ruang fiskal daerah,” tegasnya.

Untuk memperkuat implementasi skema tersebut, Teguh juga mendorong Pemerintah Provinsi NTB mengoordinasikan kolaborasi pemerintah kabupaten dan kota dalam membangun pipeline KPDBU. Salah satu proyek yang dapat dikaji yakni penyediaan dan peningkatan infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui semangat “Nusa Tenggara Barat Terang”.

“Salah satu yang dapat dikaji adalah pengembangan PJU melalui program bersama antardaerah. Pemerintah Provinsi dapat mengoordinasikan kebutuhan, kesiapan proyek, dan skema kerja sama yang dapat dikembangkan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan asistensi tersebut, Teguh berharap Pemda dapat mulai mengidentifikasi proyek infrastruktur prioritas sekaligus mempercepat pembentukan pipeline KPDBU di NTB.

“Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan menjadi pijakan awal bagi percepatan pipeline KPDBU di seluruh Nusa Tenggara Barat,” harapnya.

Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB II Fauzan Khalid menilai KPDBU dapat menjadi salah satu opsi untuk mendukung penyediaan infrastruktur sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia mencontohkan pengembangan PJU yang selain meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung aktivitas masyarakat, juga dapat dikaji keterkaitannya dengan optimalisasi penerimaan daerah dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL), yang sebelumnya dikenal sebagai Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

“Pembangunan infrastruktur melalui KPDBU perlu dilihat tidak hanya dari sisi penyediaan layanan publik, tetapi juga dari manfaat ekonomi dan potensinya dalam mendukung penguatan PAD,” tandasnya.(Agus).