Roberth Rouw Minta Sekolah Rakyat Hadir di Wilayah yang Benar-Benar Membutuhkan

Medan | Harian Merdeka

Komisi V DPR RI meminta pemerintah memastikan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara merata dan tepat sasaran. Program tersebut dinilai perlu menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, baik di daerah tertinggal maupun kawasan perkotaan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan spesifik ke Sekolah Rakyat di Medan, Sumatera Utara, Kamis (17/9/2026).

Menurut Roberth, pembangunan Sekolah Rakyat perlu kembali pada tujuan utamanya, yakni memberikan akses pendidikan kepada masyarakat kurang mampu yang selama ini belum memperoleh fasilitas pendidikan secara memadai.

“Dan berikutnya, kami ingin juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa semangat dari Bapak Presiden itu Sekolah Rakyat ini untuk ada di daerah-daerah masyarakat kecil, yang ada di daerah-daerah terpinggir. Masih banyak masyarakat kita yang tidak mampu, yang miskin ada di daerah kecil, yang tidak mendapat fasilitas-fasilitas semua, maka Sekolah Rakyat ini harus hadir juga di sana,” katanya.

Roberth mengingatkan pemerintah agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pencapaian jumlah sekolah. Menurutnya, lokasi pembangunan harus ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran program.

“Jangan kita kejar target jumlah yang harus kita bangun setahun ini, tapi kita cari bagaimana target untuk daerah-daerah yang tidak mampu itu, nomor satu kita berikan untuk mereka,” ujarnya.

Daerah 3T Jadi Perhatian

Roberth secara khusus meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menilai keterbatasan fiskal pemerintah daerah harus menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan lokasi pembangunan.

“Daerah 3T itu harus wajib hadir di sana, tiap-tiap Kabupaten, Kota di daerah 3T itu punya. Dan itu Pemerintah harus hadir, Pemerintah pusat harus hadir. Karena sekarang ini Pemerintah Daerah itu keterbatasan anggarannya untuk membebaskan lahan 10 hektare,” kata legislator Senayan tersebut.

Namun, Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah menilai kebutuhan Sekolah Rakyat tidak hanya berada di wilayah 3T. Kawasan perkotaan juga masih memiliki keluarga kurang mampu yang menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan.

“Ya kalau saya lihat tidak hanya di wilayah 3T ya, seperti ini, Kota Medan, ada di kabupaten lain. Intinya adalah bagaimana, karena di Kota-Kota juga banyak anak-anak yang tidak bisa Sekolah Rakyat,” ucap Musa.

Politisi yang akrab disapa Ijeck itu mendorong pemerintah memperluas jangkauan Sekolah Rakyat dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

Kapasitas Sekolah Rakyat Perlu Dikaji

Ijeck juga menyoroti rencana pembangunan Sekolah Rakyat dengan kapasitas peserta didik yang lebih besar. Menurutnya, konsep sekolah dengan jumlah siswa mencapai ribuan dalam satu lokasi perlu dikaji dari aspek pengawasan dan biaya pemeliharaan.

“Saya menyarankan tadi, itu jangan karena apa, dengan Sekolah Rakyat yang sekarang 2 lantai pun belum tentu terawasi sampai 2 lantai. Apalagi itu nanti konsepnya 4 lantai, sampai naik ke 4 lantai, saya yakin tidak terawasi,” ujarnya.

Ia menyarankan kapasitas sekolah tetap berada pada jumlah yang lebih terkendali dan pembangunan dibagi ke sejumlah wilayah. Selain memperluas akses, pola tersebut dinilai dapat memudahkan pengawasan dan menjaga jarak siswa dengan keluarga.

“Belum lagi biayanya sangat besar, dan juga pengawasan juga lebih banyak, biaya perawatan lebih besar, daripada menjadi 4 lantai, 4.000, mending tetap 2.000, tapi displit beberapa daerah, jadi masih bisa masyarakat kita, jangkauan orang tuanya, pemulihan anaknya tidak terlampau jauh,” pungkasnya.

Data Penerima Manfaat Harus Diperbaiki

Selain pemerataan lokasi, Roberth menekankan pentingnya ketepatan data penerima manfaat. Ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali data desil karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi masyarakat dengan data yang tercatat.

“Dan tolong koreksi kembali. Kita banyak mendapat masukan, kita banyak menemukan desil yang ada, yang dibuat oleh Badan Statistik kita. Itu ada orang yang dibilang tidak mampu, padahal orang mampu sekarang. Orang yang tidak mampu, tidak terdatar di dalam desil,” kata Roberth.

Ia meminta pemerintah memperbaiki pendataan secara bersama-sama agar Sekolah Rakyat benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan.

“Jangan cuma kejar kuota untuk menyenangkan Bapak Presiden. buat 100 di targetkan tahun ini Bapak Presiden kami sudah. Di mana? Siapa yang terjangkau? Itu yang perlu dijabarkan,” tegasnya.

Komisi V berharap pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang berdiri. Pemerataan lokasi, kapasitas yang terukur, pengawasan, serta akurasi data penerima manfaat dinilai menjadi faktor penting agar program tersebut dapat memberikan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu secara berkelanjutan.(hmi)