PDIP Pecat Achmad Hidayat Usai Sowan Jokowi, Banteng Tegaskan Pembangkangan Tak Bisa Didiamkan

Jakarta I Harian Merdeka

Keputusan PDI Perjuangan (PDIP) memecat kadernya di Surabaya, Achmad Hidayat, terus menjadi sorotan. Pemecatan tersebut mencuat setelah Achmad diketahui menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo dan kemudian menyuarakan agar status keanggotaan Jokowi di PDIP dipertimbangkan untuk direhabilitasi.

Namun, DPP PDIP menegaskan pemecatan Achmad tidak bisa semata-mata disederhanakan sebagai hukuman karena bertemu Jokowi.

Partai menyebut terdapat sejumlah pelanggaran internal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Achmad telah melakukan banyak pelanggaran yang tidak seluruhnya disampaikan kepada publik.

“Ada anggota dari PDI Perjuangan namanya Achmad Hidayat. Dia menyatakan bahwa menurut dia, dia dipecat karena sowan ke Pak Jokowi,” kata Said di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurut Said, persoalan sebenarnya lebih kompleks karena terdapat sejumlah pelanggaran internal yang dilakukan Achmad.

Ada SK Pemecatan Ditandatangani Megawati-Hasto pemecatan Achmad tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/2026 yang ditetapkan pada 4 September 2026.

SK tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Dalam dokumen tersebut, DPP PDIP menilai tindakan Achmad mendatangi kediaman Jokowi kemudian menyampaikan pernyataan agar partai mempertimbangkan rehabilitasi status Jokowi sebagai kader merupakan tindakan di luar kewenangannya dan disebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai.

Selain persoalan kunjungan kepada Jokowi, SK tersebut juga mencantumkan sejumlah dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin lainnya.

Achmad disebut dinilai melakukan penyalahgunaan kewenangan, menguasai dokumen partai tanpa izin, hingga melakukan tindakan yang dinilai intimidatif terhadap pengurus.

Atas keputusan tersebut, seluruh hak dan kewenangan Achmad sebagai kader dicabut. Ia juga dilarang menggunakan nama, lambang, atribut maupun fasilitas yang mengatasnamakan PDIP.

Achmad: Saya Hanya Silaturahmi Achmad Hidayat memiliki penjelasan berbeda mengenai pertemuannya dengan Jokowi.

Ia membenarkan dirinya mendatangi kediaman Jokowi di Solo pada Juli 2026. Namun, menurut Achmad, kunjungan tersebut merupakan silaturahmi pribadi.

Ia menyebut kedatangannya dilakukan atas inisiatif sendiri setelah berziarah ke makam Mbah Hasan Besari di Ponorogo. Saat bertemu Jokowi, Achmad mengaku tidak menggunakan atribut partai dan mengenakan pakaian putih netral.

“Saya pakai pakaian putih netral, atas inisiatif saya sendiri,” ujar Achmad.
Setelah pertemuan tersebut, ia mengunggah foto bersama Jokowi di media sosial. Tidak lama kemudian, DPC PDIP Surabaya mengusulkan pemecatan dirinya kepada DPP.

Achmad kemudian dipanggil untuk menjalani sidang Komite Etik dan Disiplin PDIP pada 26 Agustus 2026 sampaikan Pesan Jokowi kepada DPP PDIP achmad juga mengungkap isi pembicaraannya dengan Jokowi.

Menurut dia, dalam pertemuan tersebut Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki masalah dengan Megawati dan suatu saat akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP tersebut.

Achmad kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada DPP PDIP “Saya tidak ada masalah dengan Ibu Mega, dan suatu saat nanti mesti akan ketemu,” kata Achmad mengutip pernyataan Jokowi.

Setelah menjalani sidang etik, Achmad bersama sejumlah rekannya juga menyampaikan sikap terkait sejumlah persoalan internal partai.

Salah satunya adalah usulan agar DPP PDIP mempertimbangkan rehabilitasi nama Jokowi sesuai dengan mekanisme dan AD/ART partai.

Bantah Akan Pindah ke PSI achmad juga membantah rumor bahwa dirinya hendak berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah bertemu Jokowi saat menjalani pemeriksaan internal, isu tersebut disebut sempat ditanyakan kepadanya.

Achmad menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai kepindahan dirinya ke partai lain “Sampai saat ini belum ada dan tidak ada pembicaraan perihal itu wong kita itu hanya silaturahmi biasa,” katanya.

PDIP: Bukan Karena Bertemu Jokowi Semata

Polemik ini kemudian menimbulkan kesan bahwa bertemu Jokowi menjadi alasan utama pemecatan Achmad Namun, DPP PDIP membantah penyederhanaan tersebut.

Said Abdullah menegaskan bahwa banyak kader PDIP yang bertemu Jokowi dan hal tersebut bukan otomatis menjadi alasan pemecatan. Menurutnya, kasus Achmad berkaitan dengan rangkaian pelanggaran internal lainnya.

Pernyataan ini menjadi penting karena isi SK pemecatan sendiri memang menyebut kunjungan kepada Jokowi dan pernyataan mengenai rehabilitasi status keanggotaan Jokowi sebagai salah satu tindakan yang dinilai sebagai pembangkangan.

Pengamat: Tak Semata-Mata Soal Jokowi pakar politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Ken Bimo Sultoni juga menilai pemecatan Achmad tidak semestinya langsung dibaca sebagai tanda bahwa PDIP takut terhadap pengaruh Jokowi.

Ia melihat persoalan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks disiplin dan dinamika internal partai.

Dengan demikian, terdapat dua sisi yang muncul dalam kasus ini. Dari perspektif Achmad, pertemuannya dengan Jokowi merupakan silaturahmi pribadi dan bukan agenda politik partai. Sementara dari perspektif DPP PDIP, tindakan setelah pertemuan tersebut dinilai telah masuk ke wilayah keputusan dan disiplin organisasi.

Achmad Mengaku Legawa meski telah kehilangan keanggotaan di PDIP, Achmad mengaku menerima keputusan tersebut.

Ia menyampaikan terima kasih kepada partai atas kesempatan yang pernah diberikan kepadanya selama berproses di PDIP.

Achmad juga menyinggung kontribusinya dalam sejumlah kemenangan politik PDIP di Surabaya, termasuk kemenangan Eri Cahyadi-Armuji dan Pilgub Jawa Timur yang melibatkan Tri Rismaharini.

Kasus ini pada akhirnya memperlihatkan betapa sensitifnya hubungan antara disiplin organisasi, loyalitas kader, dan posisi Jokowi setelah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.

Di satu sisi, PDIP menegaskan bahwa keputusan partai harus dihormati oleh seluruh kader. Di sisi lain, Achmad melihat kunjungannya kepada Jokowi sebagai tindakan pribadi dan bagian dari silaturahmi.(Agus)