Pakar Dorong Evaluasi Kabinet Lewat Reshuffle demi Tingkatkan Kepercayaan Publik

JAKARTA | Harian Merdeka

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pemerintah dapat memanfaatkan hasil survei opini publik sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan, menurutnya, adalah melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Adi menyebut, survei merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Meski sifatnya dinamis dan dapat berubah sesuai situasi, hasil survei tetap bisa menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan maupun performa para pejabat publik.

Ia mengungkapkan, berdasarkan survei internal PPI yang tidak dipublikasikan pada Mei 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berada pada angka sekitar 70 persen. Namun, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara umum, termasuk para pembantu presiden, berada di kisaran 65 persen.

Menurut Adi, perbedaan angka tersebut menunjukkan adanya jarak antara tingkat kepercayaan terhadap presiden dengan penilaian masyarakat terhadap kinerja jajaran pemerintahan.

“Survei opini publik tentu menjadi salah satu variabel penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Sifatnya situasional, fluktuatif, dinamis, dan bisa berubah dalam waktu cepat,” ujar Adi kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Ia mengatakan pemerintah juga memiliki data internal terkait capaian kinerja masing-masing kementerian dan lembaga. Namun, hasil survei dari lembaga independen tetap dapat menjadi pembanding untuk melihat respons masyarakat terhadap program pemerintah.

Adi menilai, apabila hasil survei menunjukkan hal yang selaras dengan evaluasi pemerintah, maka temuan tersebut dapat dijadikan masukan konstruktif. Sebaliknya, jika hasil survei dianggap tidak sesuai dengan data internal, pemerintah dapat melakukan kajian lebih lanjut.

“Survei opini publik dalam demokrasi merupakan bagian dari partisipasi politik masyarakat dalam melihat kinerja pemerintahan,” katanya.

Terkait reshuffle kabinet, Adi berpandangan bahwa langkah tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk memperbaiki persepsi publik sekaligus meningkatkan efektivitas pemerintahan. Ia menilai pergantian sejumlah posisi di kabinet dapat dilakukan apabila terdapat pejabat yang dinilai belum menunjukkan kinerja optimal.

“Ada gap. Satu sisi publik puas dengan kinerja Presiden, sisi lainnya kepuasan terhadap pemerintahan secara umum berkurang. Itu artinya, kinerja pembantu presiden tak perform. Di situlah pentingnya reshuffle untuk naikkan kepercayaan publik,” jelasnya.

Selain evaluasi kabinet, Adi menyebut pemerintah juga perlu memperkuat sektor ekonomi serta memastikan program bantuan sosial dan bantuan langsung berjalan efektif. Menurutnya, keberhasilan program yang langsung dirasakan masyarakat dapat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan publik.

Ia menambahkan, pemerintah selama ini memiliki instrumen sendiri dalam mengukur keberhasilan kinerja. Namun, hasil survei eksternal tetap dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memahami persepsi masyarakat.

“Kalau pemerintah anggap hasil survei itu rasional untuk masukan, sebaiknya lakukan perbaikan. Tapi kalau hasil survei dianggap tidak rasional, bisa diabaikan,” pungkas Adi.(zma)