Budiman Sudjatmiko Apresiasi Amran, Swasembada Beras Tercapai dalam Setahun

Jakarta | Harian Merdeka

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah Indonesia mencapai swasembada beras dalam waktu satu tahun. Capaian tersebut melampaui target Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menetapkan waktu empat tahun.

Apresiasi itu disampaikan Budiman pada Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang konsisten dan peningkatan produksi dalam negeri dapat mempercepat pembangunan sektor pertanian.

“Kita tahu target Pak Presiden untuk swasembada adalah empat tahun. Namun, Kementerian Pertanian di bawah Pak Amran berhasil mencapainya dalam waktu satu tahun. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi,” ujar Budiman.

Ia menilai, swasembada beras menjadi pencapaian strategis di tengah ancaman perubahan iklim, fenomena El Niño, dan ketidakpastian geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok pangan global. Penguatan produksi dalam negeri dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.

Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton. Pada periode yang sama, produksi padi mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat. Capaian tersebut menjadi landasan untuk memperkuat kemandirian pangan nasional dan menjaga keberlanjutan produksi.

Selain peningkatan produksi, Budiman menyoroti kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP). Data BPS menunjukkan NTP pada September 2026 mencapai 131,11, meningkat 1,49 persen. Kenaikan tersebut menjadi salah satu indikator membaiknya daya beli petani.

“Keberhasilan sektor pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kesejahteraan petaninya. Ketika produksi meningkat dan nilai tukar petani membaik, ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan pertanian memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Penguatan cadangan pangan pemerintah juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasokan beras. Hingga 8 Oktober 2026, pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG mencapai 4.115.014 ton setara beras, atau 102,88 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.

Realisasi tersebut melampaui pengadaan sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Penyerapan hasil panen dalam negeri berperan dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), menjaga ketersediaan pasokan, dan mendukung pemasaran hasil panen petani.

Sementara itu, produksi beras nasional selama Januari hingga Agustus 2026 dilaporkan mencapai 25,29 juta ton. Stok CBP pada September 2026 tercatat sekitar 4,61 juta ton. Cadangan tersebut menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi gangguan produksi dan menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat.

Budiman menegaskan, keberhasilan mencapai swasembada harus diikuti dengan konsistensi kebijakan agar kemandirian pangan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Tantangan selanjutnya adalah menjaga produktivitas, menstabilkan harga, dan meningkatkan pendapatan petani secara berkelanjutan.

“Ke depan, tantangannya adalah menjaga agar swasembada ini berkelanjutan. Produksi harus tetap kuat, cadangan pangan harus terjaga, dan kesejahteraan petani harus terus meningkat. Dengan begitu, sektor pertanian bukan hanya menjadi penopang ketahanan pangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Menurut Budiman, pembangunan pertanian berkaitan erat dengan agenda pengentasan kemiskinan karena sebagian masyarakat rentan secara ekonomi menggantungkan penghidupannya pada sektor tersebut. Oleh sebab itu, peningkatan produktivitas perlu berjalan beriringan dengan penguatan pendapatan petani dan perluasan kesempatan ekonomi di perdesaan.

Ia menambahkan, sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk mempertahankan peningkatan produksi sekaligus memastikan manfaat pembangunan pertanian dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar keberhasilan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang,” jelasnya.(hmi)