Prabowo Tekankan Ketahanan Nasional dan Persatuan Hadapi Gejolak Global

Jakarta | Harian Merdeka

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan nasional, menjaga kekayaan alam, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, persatuan bangsa menjadi modal utama bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan internasional.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna bertajuk 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Dalam pengantarnya, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia harus mampu menjaga sumber daya nasional agar tidak terus terkuras. Ia mengibaratkan kekayaan alam sebagai darah yang menopang kehidupan bangsa sehingga pengelolaannya harus menjadi perhatian utama pemerintah.

“Saudara-saudara, inti yang ingin saya sampaikan, yang sudah berkali-kali saya sampaikan kepada saudara-saudara, kita sekarang berada dalam kondisi harus survival, kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita. Kekayaan kita, sumber alam kita itu adalah ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat,” tegas Prabowo.

Ia mengatakan, ketidakpastian global bukan hanya menjadi tantangan bagi Indonesia, melainkan juga bagi banyak negara. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hubungan internasional, Prabowo menegaskan Indonesia akan tetap menjalankan politik luar negeri yang menghormati semua negara dan tidak terikat pada blok kekuatan tertentu. Pemerintah, menurutnya, akan mengutamakan persahabatan serta membangun hubungan baik dengan berbagai negara.

“Saya sudah sampaikan, garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan, prinsip tersebut sejalan dengan kebijakan bertetangga baik atau good neighbor policy yang telah dijalankannya sejak menjabat Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Meski mengedepankan hubungan persahabatan, Indonesia tetap berpegang pada kedaulatan negara dan amanat konstitusi. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin terseret dalam persaingan blok kekuatan maupun pakta militer.

“Kita tidak mau ikut blok manapun. Kita tidak mau ikut pakta-pakta militer manapun. Kita hormati, kita tidak mau terlibat. Tapi kita sesuai dengan undang-undang dasar kita, kita anti-imperialisme. Kita anti penjajahan,” katanya.

Selain diplomasi, Prabowo menekankan pentingnya memperkuat persatuan dalam kehidupan politik nasional. Ia mengingatkan agar kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan kelompok, terutama ketika persoalan ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan semakin berkaitan erat.

Presiden juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Menurutnya, para pemimpin dan kalangan akademisi perlu memahami keterkaitan berbagai sektor agar mampu merespons tantangan global secara tepat.

“Politik, ekonomi, sosial, pertahanan tidak bisa dipisah-pisahkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa tekanan terhadap tatanan internasional menuntut setiap negara memperkuat kemampuan untuk mempertahankan kepentingan dan kedaulatannya. Bagi Indonesia, upaya tersebut harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat dan kerja sama seluruh elemen bangsa.

Ia menegaskan bahwa demokrasi tetap harus memberikan ruang bagi perbedaan pandangan, persaingan politik, serta kritik terhadap pemerintah. Namun, dinamika tersebut harus tetap berada dalam koridor yang menjaga keutuhan bangsa.

“Perbedaan bagus, kompetisi perlu, saling kritik, saling koreksi sangat perlu. Tapi di ujungnya kita harus menjaga persatuan,” pungkas Prabowo.

Melalui penegasan tersebut, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan, menjaga kekayaan alam, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia tetap berdaulat dan mampu menghadapi ketidakpastian global tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat.(hmi)